Ada orang yang mengatakan bahwa karena ikan berenang melintasi batas negara, maka batas negara di laut menjadi tidak relevan. Dari sana disimpulkan bahwa nelayan yang melintas antarnegara juga tidak perlu diatur. Sekilas terdengar logis: ikan tidak membawa paspor, laut tidak memiliki pagar, dan arus tidak mengenal garis peta. Tetapi cara berpikir seperti itu berhenti pada permukaan, dan mengabaikan dampak fisik serta sistem hukum yang justru dibentuk karena kenyataan tersebut.
Ikan memang bermigrasi. Karena itulah negara-negara menyepakati kerangka hukum laut internasional melalui United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982). Konvensi ini tidak dibuat untuk menghalangi pergerakan ikan, melainkan untuk menetapkan siapa yang bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya di wilayah tertentu—termasuk Zona Ekonomi Eksklusif hingga 200 mil laut. Jika ikan bergerak lintas wilayah, maka koordinasi hukumlah yang dibutuhkan, bukan penghapusan aturan.
Ketika satu kapal melintas ke perairan negara lain, ia tidak sekadar “ikut arus”. Ia membawa bobot, jangkar, alat tangkap, mesin, dan kapasitas tangkap tertentu. Sekali jangkar dijatuhkan, dasar laut terdampak. Jika lokasi itu memiliki terumbu karang, kerusakan bisa terjadi dalam hitungan menit, sementara pemulihannya membutuhkan puluhan bahkan ratusan tahun. Jika alat tangkap yang digunakan adalah pukat yang menyapu dasar, maka bukan hanya ikan yang terambil, tetapi juga habitatnya yang hancur.
Terumbu karang adalah fondasi ekosistem pesisir. Ketika terumbu rusak, ikan kehilangan tempat berlindung dan berkembang biak. Akibatnya populasi menurun atau berpindah. Perpindahan ikan yang sering disebut sebagai “alami” kadang justru merupakan respons terhadap kerusakan habitat. Laut yang terumbu karangnya hancur akan kehilangan produktivitasnya. Dalam situasi itu, nelayan lokal—yang sebagian masih mengail secara selektif dan berskala kecil—menjadi pihak pertama yang merasakan dampaknya.
Di sinilah perbedaan metode tangkap menjadi penting. Mengail bersifat selektif dan relatif minim gangguan ekosistem. Sebaliknya, kapal besar dengan kapasitas industri dapat mengekstraksi dalam volume besar dalam waktu singkat. Tanpa pengaturan, yang terjadi bukan kebebasan, melainkan dominasi oleh yang bermodal lebih besar. Hukum laut hadir untuk menyeimbangkan kapasitas, membatasi metode yang merusak, dan menjaga agar stok ikan tetap tersedia bagi generasi berikutnya.
Masalahnya menjadi lebih serius ketika ada pihak yang secara sengaja menyebarkan narasi bahwa hukum laut tidak penting karena ikan bergerak bebas. Narasi seperti itu dapat melemahkan kesadaran hukum masyarakat pesisir. Jika orang mulai menganggap aturan tidak relevan, maka pengawasan melemah dan eksploitasi tanpa tanggung jawab menjadi lebih mudah dilakukan. Dalam kondisi tanpa penegakan hukum, yang kuat akan menang, yang kecil tersisih, dan kerusakan ekosistem menjadi konsekuensi kolektif.
Pada akhirnya, persoalannya bukan soal garis di peta, tetapi soal tanggung jawab. Ikan boleh bergerak lintas negara, tetapi kapal meninggalkan jejak fisik dan dampak ekologis. Terumbu yang hancur tidak pulih karena argumen. Nelayan kecil tidak terlindungi oleh slogan. Hukum laut dibuat justru untuk memastikan bahwa pergerakan alam tidak berubah menjadi kerusakan permanen akibat eksploitasi manusia.
Jika laut rusak, maka bukan hanya ikan yang hilang, tetapi juga sumber ekonomi, stabilitas sosial pesisir, dan legitimasi pengelolaan negara atas wilayahnya. Karena itu, batas dan aturan bukan untuk menghalangi, melainkan untuk memastikan bahwa kebebasan tidak berubah menjadi kerusakan yang tidak dapat dipulihkan.