Ketika Republik Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 oleh Soekarno dan Mohammad Hatta, yang berubah bukan hanya status politik sebuah wilayah. Yang berubah adalah struktur kekuasaan di seluruh Nusantara.
Pada saat itu, para sultan dan raja di berbagai daerah menghadapi situasi yang sangat konkret: kekuasaan kolonial runtuh, militer asing bergerak, dan legitimasi rakyat sedang bergeser. Mereka harus memilih—bertahan sebagai kerajaan kecil di tengah pusaran konflik, atau bergabung ke dalam satu entitas baru bernama Republik Indonesia.
Keputusan banyak sultan untuk menyerahkan harta, wilayah, bahkan otoritas politik mereka bukanlah tindakan emosional atau sekadar simbol dukungan. Itu adalah keputusan strategis dalam menghadapi perubahan sistem global.
Setelah kekalahan Kekaisaran Jepang dalam Perang Dunia II, kekosongan kekuasaan terjadi. Belanda berusaha kembali menegakkan kontrolnya. Dalam situasi seperti ini, kerajaan-kerajaan lokal berdiri dalam posisi yang rapuh. Tanpa payung politik yang lebih besar, mereka berisiko terisolasi, diserang, atau diperalat dalam skema federal bentukan kolonial.
Bergabung dengan Republik berarti masuk ke dalam struktur yang memiliki legitimasi nasional. Dalam konteks revolusi, legitimasi rakyat menjadi faktor penentu. Menolak Republik berpotensi dianggap berpihak pada kolonialisme. Risiko politiknya besar.
Salah satu contoh paling nyata adalah keputusan Sri Sultan Hamengkubuwono IX dari Kesultanan Yogyakarta. Ia tidak hanya menyatakan dukungan politik. Ia menyediakan dana pribadi untuk operasional pemerintahan Republik, membuka wilayahnya sebagai ibu kota ketika Jakarta tidak aman, dan menjamin stabilitas administratif. Itu bukan simbolisme; itu dukungan logistik yang menentukan keberlangsungan negara yang baru lahir.
Secara operasional, pilihan integrasi jauh lebih rasional dibandingkan fragmentasi. Jika setiap kerajaan berdiri sendiri, Nusantara berpotensi terpecah menjadi entitas kecil yang lemah secara militer dan diplomatik. Dalam sistem internasional pasca-Perang Dunia II, pengakuan diberikan kepada negara-bangsa, bukan kepada kerajaan-kerajaan kecil yang terpisah.
Dengan bergabung ke dalam Republik, para sultan tidak sepenuhnya kehilangan pengaruh. Bentuknya yang berubah. Dari kedaulatan teritorial menjadi peran dalam struktur negara modern. Beberapa tetap memegang posisi politik penting. Yang lain mempertahankan legitimasi budaya dan sosial di wilayahnya.
Jadi, ketika para sultan menyerahkan harta mereka untuk pendirian Republik Indonesia, yang terjadi bukanlah penghapusan kekuasaan secara total. Yang terjadi adalah transformasi. Mereka membaca arah perubahan zaman: struktur kolonial runtuh, model negara-bangsa menguat, dan stabilitas hanya mungkin dicapai melalui integrasi.
Itu adalah keputusan berbasis realitas kekuasaan, keamanan, dan keberlanjutan—bukan sekadar idealisme, tetapi kalkulasi terhadap sistem yang sedang lahir.