Ada masa ketika sesuatu dianggap legal hanya dengan disaksikan oleh lebih dari satu orang. Kesaksian lisan sudah cukup. Dua atau tiga orang berdiri, melihat, mendengar, lalu bersaksi. Pada fase ini, legitimasi bergantung pada ingatan dan integritas manusia. Bukti berada pada mulut dan reputasi.
Lalu datang masa ketika legalitas cukup dituliskan di atas kertas. Tulisan menjadi perpanjangan ingatan. Ia mengurangi sengketa karena apa yang disepakati tidak lagi bergantung sepenuhnya pada daya ingat saksi. Dokumen mulai menggantikan lisan sebagai rujukan utama.
Berikutnya, muncul standar yang lebih formal: legal ditulis di atas kertas resmi dan dibubuhi materai. Ada bentuk, ada format, ada tanda khusus. Negara mulai menetapkan apa yang disebut sebagai “cukup secara hukum”. Tidak semua tulisan sah; hanya yang memenuhi standar administratif.
Kemudian berkembang lagi: legal harus disaksikan atau disahkan oleh negara atau pejabat yang ditunjuk negara. Notaris, pejabat catatan sipil, pengadilan. Negara tidak hanya mengatur format, tetapi menjadi pihak yang menyaksikan dan mencatat. Di sini, legalitas bukan lagi sekadar kesepakatan privat, melainkan masuk ke dalam sistem otoritas publik.
Masuk fase berikutnya: legalitas terhubung dengan batas negara. Identitas, kewarganegaraan, izin tinggal, paspor. Dokumen tidak hanya berlaku di dalam wilayah, tetapi menentukan apakah seseorang boleh melintas. Hukum tidak lagi lokal semata; ia terikat pada kedaulatan teritorial.
Kini, kita memasuki masa ketika sesuatu menjadi legal karena negara mencatatkannya dalam suatu sistem yang bersifat kekal, tidak bisa diubah tanpa jejak. Sistem digital, registri terpusat, basis data nasional, bahkan teknologi pencatatan berlapis. Jika ada perubahan, perubahan itu tercatat. Tidak ada penghapusan tanpa rekam jejak. Legalitas menjadi jejak data yang dapat diaudit.
Implikasinya jelas: sesuatu yang dahulu sudah dianggap legal, jika dilakukan dengan cara lama di hari ini, belum tentu cukup sebagai bukti legal. Kesaksian lisan saja tidak memadai. Tulisan biasa tanpa registrasi tidak cukup. Materai tanpa pencatatan resmi bisa ditolak. Standar bukti bergerak mengikuti sistem administrasi yang berlaku (Baca juga: Mengikuti Hukum yang Berlaku adalah Dasar Ketakwaan Seorang Muslim).
Mengapa Orang Menghindari Legalitas?
Upaya menghindari legalitas sudah terjadi sejak lama. Motifnya operasional, bukan ideologis.
- Menghindari biaya administratif.
Legalitas sering membawa konsekuensi finansial. - Menghindari pengawasan dan pencatatan.
Jika tidak tercatat, lebih sulit ditelusuri. - Menghindari konsekuensi hukum.
Legalitas berarti tunduk pada aturan, sanksi, dan kewajiban. - Fleksibilitas tanpa tanggung jawab.
Tanpa legalitas, seseorang dapat mengubah posisi tanpa jejak formal.
Karena itu, selalu ada pola untuk meremehkan atau menyepelekan pentingnya legalitas.
Salah satu bentuknya adalah menyamakan manusia dengan hewan, misalnya dengan mengatakan: “Monyet bisa pulang-pergi lintas batas negara tanpa dokumen.” Sekilas ini terdengar seperti kelakar. Tetapi secara operasional, analogi ini tidak tepat.
Monyet memang bisa melintas hutan yang berada di dua wilayah negara berbeda—jika tidak terdeteksi. Namun jika melewati pelabuhan atau perbatasan resmi, tetap akan ada mekanisme kontrol. Dan tujuan monyet sederhana: mencari makan, bertahan hidup secara biologis.
Manusia berbeda. Manusia memiliki kapasitas membuat kontrak, memiliki harta, membentuk kewarganegaraan, membawa ideologi, membawa sistem ekonomi, bahkan mempengaruhi stabilitas politik. Karena itu sejak dahulu, lintas budaya dan lintas agama, legalitas dan konsekuensi hukum dikenakan pada manusia yang sudah berada dalam status tanggung jawab hukum.
Dalam Islam, status ini disebut baligh — fase ketika seseorang telah terkena kewajiban hukum (taklif). Dalam hukum Islam, adalah ketika sudah berumur 18 tahun Hijriah. Dalam hukum umum, 18 tahun Masehi. Dalam fikih, pada laki-laki ada kriterianya. Pada perempuan, ada kriterianya, yang membuat seseorang dapat disebut baligh. Tercapainya baligh pada seorang laki-laki ada ciri fisiknya. Pada seorang perempuan juga ada ciri fisiknya sekalipun belum berumur 18 tahun. Jika berbicara hukum berdasarkan aturan tertulis, maka umur 18 tahun yang menjadi dasar. Jika berbicara hukum berdasarkan keputusan hakim, maka ciri fisik dapat menjadi dasar seseorang disebut baligh. Artinya, ia bukan lagi sekadar makhluk biologis, tetapi subjek hukum. Ia memikul tanggung jawab dan dapat dimintai pertanggungjawaban.
Di titik inilah perbedaan mendasar terlihat: hewan tidak dibebani hukum. Manusia dibebani hukum karena ia memiliki kehendak, kesadaran, dan kapasitas memilih.
Maka evolusi legalitas bukanlah sekadar perubahan teknis dari saksi ke sistem digital. Ia adalah respons terhadap kompleksitas tindakan manusia. Semakin besar dampak tindakan manusia, semakin tinggi standar pembuktian legalitasnya.
Kesimpulannya tegas:
Apa yang dahulu cukup untuk disebut legal, hari ini bisa dianggap tidak cukup. Dan upaya menghindari legalitas pada akhirnya adalah upaya menghindari tanggung jawab. Dalam sistem yang semakin terdokumentasi dan tercatat permanen, ruang untuk menghindar semakin sempit — bukan karena negara ingin mempersulit, tetapi karena konsekuensi tindakan manusia semakin luas dan kompleks.