MUCHAMAD ANDI SOFIYAN

Tag: sistem hukum modern

  • Memahami Pentingnya Konsistensi Mazhab: Antara Hukum Islam dan Sistem Modern

    Memahami Pentingnya Konsistensi Mazhab: Antara Hukum Islam dan Sistem Modern

    Hukum Tidak Bisa Berdiri di Atas Pragmatisme

    Hukum, apa pun bentuknya—baik hukum Islam, hukum negara, atau sistem adat—tidak bisa dijalankan secara semaunya. Ia memerlukan sistem, metode, dan tanggung jawab. Dalam dunia hukum, kita mengenal istilah “mazhab”, yakni aliran pemikiran hukum yang memiliki metode dan pendekatan tersendiri. Di dunia Islam Sunni, mazhab seperti Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hanbali adalah contoh sistem hukum yang tidak hanya terdiri dari fatwa, tetapi juga metodologi istinbat (penggalian hukum) yang lengkap.

    Sayangnya, di masa kini, banyak yang memandang mazhab seperti pilihan menu—diambil yang cocok dan ditinggal yang berat. Ini disebut “talfiq”, yaitu mencampuradukkan pendapat dari berbagai mazhab dalam satu kasus demi kemudahan atau kepentingan pribadi. Padahal, tidak ada sistem hukum yang sehat yang membenarkan pencampuradukkan mazhab secara sembarangan. Hukum yang sehat menuntut konsistensi. Seorang hakim tidak bisa hari ini memakai metode A, besok metode B, hanya karena ingin mempermudah tugasnya. Itu bukan hukum, itu kekacauan.

    Talfiq dalam Praktik: Dari Nikah Mut’ah hingga Talak Tiga

    Salah satu contoh nyata dari talfiq yang merusak adalah dalam kasus pernikahan dan perceraian. Ada orang yang melakukan akad nikah mut’ah (pernikahan sementara yang dikenal dalam Syiah), padahal ia mengaku Sunni. Lalu ketika ingin menceraikan, ia memakai metode talak tiga dalam satu lafaz dan menganggapnya hanya satu talak, mengikuti pendapat minoritas. Jika ini dibolehkan, maka hukum pernikahan dan kehormatan perempuan bisa dipermainkan sesuka hati. Tidak ada perlindungan, tidak ada keadilan.

    Dalam hukum, niat baik saja tidak cukup. Harus ada metode, sistem, dan tanggung jawab. Mencomot hukum dari berbagai mazhab demi kenyamanan justru merusak bangunan hukum itu sendiri.

    Hukum Modern Pun Tidak Bebas Talfiq

    Prinsip konsistensi ini tidak hanya ada dalam hukum Islam. Dalam sistem hukum modern pun, pencampuradukkan metode atau pendekatan hukum bisa berbahaya. Kita mengenal dua sistem besar:

    • Common Law: Mengandalkan preseden (putusan hakim sebelumnya), berkembang di Inggris, Amerika Serikat, dan negara-negara bekas koloninya.
    • Civil Law: Mengandalkan kodifikasi hukum (undang-undang tertulis), berkembang di Eropa daratan seperti Prancis dan Jerman.

    Beberapa negara yang mencoba mencampur dua sistem ini tanpa desain matang malah mengalami kekacauan hukum. Contohnya, di beberapa negara Afrika dan Asia, pengadilan menjadi inkonsisten. Hakim ragu, masyarakat bingung, dan hasilnya adalah ketidakpastian hukum.

    UU Populis dan Fatwa Pragmatik

    Contoh lain dari kegagalan pragmatisme adalah dalam pembuatan undang-undang populis. Banyak pemerintah mengeluarkan peraturan hanya untuk meredakan tekanan publik, tanpa mempertimbangkan prinsip hukum yang berlaku. Akibatnya, aturan mudah berubah, bentrok dengan konstitusi, atau tidak bisa ditegakkan.

    Dalam dunia fatwa kontemporer, pragmatisme juga sering muncul. Ada lembaga yang mengeluarkan fatwa pembolehan transaksi ribawi dengan nama-nama Islami. Istilah-istilah syariah dikemas sedemikian rupa untuk membungkus praktik yang sebenarnya tidak sesuai syariat. Akibatnya, umat menjadi bingung dan kehilangan kepercayaan terhadap otoritas agama.

    Klasik atau Modern, Hukum Tetap Butuh Mazhab

    Sebagian orang berkata, “Itu kan zaman klasik. Sekarang kita hidup di era digital, harus fleksibel.” Tapi fleksibel bukan berarti inkonsisten. Ulama klasik berpegang pada mazhab karena mereka tahu pentingnya sistem. Justru banyak yang mengaku progresif hari ini malah bebas mengutip dari berbagai mazhab tanpa tanggung jawab ilmiah.

    Hukum klasik dan hukum modern sepakat dalam satu hal: konsistensi adalah fondasi keadilan. Kalau tidak ada aturan main yang tetap, maka hukum hanya akan jadi alat kekuasaan atau kepentingan sesaat.

    Penutup: Kembalilah pada Disiplin

    Menariknya, meskipun banyak negara maju yang terbuka dan plural, mereka tidak mencampuradukkan mazhab hukum dalam satu perkara. Inggris tetap dengan common law-nya, Prancis tetap dengan civil law-nya. Karena mereka tahu, mencampur mazhab hukum seenaknya hanya akan merusak struktur hukum yang telah dibangun dengan susah payah.

    Islam pun demikian. Hukum Allah bukan untuk dimodifikasi seenaknya. Ulama telah mewariskan mazhab sebagai jalan sistematis untuk memahami wahyu. Jika kita menginginkan hukum yang berwibawa, maka konsistensi adalah harga mati.

    Talfiq bukan solusi. Ia adalah jalan pintas yang menyesatkan. Dalam hukum, baik klasik maupun modern, mazhab adalah jantung dari disiplin. Maka, mari kita pelihara warisan ini dengan tanggung jawab, bukan dengan kenyamanan semu.

  • Talfiq Merusak Hukum: Dari Mazhab Fikih hingga Sistem Modern

    Talfiq Merusak Hukum: Dari Mazhab Fikih hingga Sistem Modern

    Mengapa konsistensi hukum adalah prinsip universal—baik dalam syariat maupun peradaban modern.

    Dalam tradisi Islam Sunni, empat mazhab besar—Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hanbali—bukan sebatas kumpulan fatwa, tetapi jalan keilmuan yang terus diamalkan dan dipelajari oleh umat Islam hingga hari ini. Setiap mazhab memiliki metodologi istinbat (yakni proses menggali hukum dari sumber-sumber syariat) yang sistematis, menyusun kaidah dan usul dengan ketat agar hukum yang dihasilkan bukan hasil akal-akalan, melainkan hasil ijtihad—yaitu usaha intelektual seorang ulama—yang bertanggung jawab dan memenuhi syarat untuk berijtihad.

    Syarat Melakukan Ijtihad

    Berikut syarat-syarat melakukan ijtihad yang diambil dari syarah kitab Al-Mursyidul Mu’in oleh Syaikh Ali Laraki Al-Husaini.

    Apa yang penting untuk dipahami oleh seorang Muslim adalah bahwa syarat ijtihad
    adalah sebagai berikut:

    • Muslim
    • Bertanggungjawab
    • Memiliki integritas moral
    • Sadar dengan keadaan sosial dan jaman serta tempat di mana dia hidup
    • Berfikiran tajam dan cerdas
    • Menguasai bahasa Arab secara luas, leksikologi dan retorika Arab
    • Mengetahui Qur’an. Mengetahui Asbabun Nuzul (sebab-sebab turunnya ayat), nasikh
      mansukh, mengetahui ayat-ayat hukum (sekitar 500 ayat), mengetahui
      pengajaran Nabi shallallahualaihiwasallam seputar ayat-ayat itu oleh para Sahabat,
      Tabi’un dan ulama lain dalam ilmu tafsir Qur’an; mengetahui bermacam qiraat (cara
      membaca Qur’an) dan implikasi perbedaan hukum dari cara-cara membaca itu.
    • Mengetahui Sunnah. Ini berimplikasi pada pengetahuan terhadap hadist yang
      berhubungan dengan hukum, mengetahui nasikh dan mansukh, mengetahui hadist dan
      para perawinya, mengetahui pertentangan hadist dan tingkatan-tingkatan hadist.
    • Mengetahui pendapat hukum Sahabat beserta pembuktian periwayatan mereka.
    • Mengenali pokok hukum ada mufakat atau tidaknya
    • Mengetahui aturan qiyas (analogi) dan penerapannya secara tepat
    • Menguasai Ushul Fiqih
    • Mengetahui tujuan Syariah (Maqasid asy-Syariah) dan penerapannya supaya tidak
      menimbulkan kesulitan yang tidak perlu.

    Dikarenakan sebagian besar Muslim tidak memenuhi kualifikasi ini maka wajib untuk
    bertaqlid, mengikuti seorang mujtahid atau sebuah madzhab. Seseorang hanya boleh ber-
    Taqlid mengikuti salah satu dari empat madzhab, selain empat itu adalah haram
    berdasarkan ijma (konsensus/mufakat).

    Seorang awam tidak boleh mempertanyakan dalil mengenai suatu perkara dalam fiqih
    seolah-olah dia memiliki kapasitas untuk memahaminya. Dia musti mematuhi sebuah
    madzhab dan mengikuti Imamnya karena sang Imam itulah dalilnya.

    Sayangnya, di era ini semangat bermadzhab justru mulai diganti dengan semangat “pilih yang paling ringan,” dengan dalih ijtihad, tanpa memperhatikan kerangka berpikir hukum yang konsisten. Talfiq—yakni mencampuradukkan mazhab dalam satu perkara tanpa dasar metodologis—semakin jamak dilakukan, bahkan oleh tokoh agama yang tampil di ruang publik. Padahal dalam disiplin hukum, sikap seperti ini sangat berbahaya.

    Tidak ada sistem hukum yang membenarkan pencampuradukan mazhab seenaknya. Setiap sistem hukum dibangun dengan prinsip dan metodologi yang konsisten untuk memberikan keadilan dan kepastian. Masing-masing mazhab, baik itu berdasarkan teori (pelaksanaan hukum yang sudah dirumuskan sebelumnya dalam bentuk tertulis) atau praktik (berdasarkan amalan yang berlaku di suatu tempat), memiliki kaidah dan aturan yang jelas dalam menafsirkan sumber hukum. Mencampuradukkan mazhab tanpa memperhatikan prinsip dan konteks yang berlaku justru merusak keutuhan dan kejelasan hukum itu sendiri, yang pada akhirnya menciptakan ketidakpastian dan kekacauan dalam penerapannya.

    Menariknya, negara-negara maju yang sangat terbuka seperti Inggris, Prancis, Jerman, hingga Jepang tetap memegang satu pendekatan hukum yang konsisten. Inggris dan Amerika Serikat, misalnya, menganut sistem Common Law yang berbasis preseden (putusan pengadilan terdahulu), sementara Prancis dan Jerman setia pada Civil Law yang berbasis kodifikasi (undang-undang tertulis). Tidak ada satu pun dari mereka yang mencampur dua mazhab hukum itu dalam satu perkara, karena hal tersebut justru merusak bangunan hukum yang telah dirancang secara sistematis. Bahkan dalam yurisdiksi campuran seperti Quebec dan Louisiana, pembagian antara Common Law dan Civil Law ditetapkan secara tegas menurut jenis perkara—bukan dicampur seenaknya. Hal yang sama berlaku dalam tradisi fikih Islam: mayoritas ulama sepakat bahwa talfiq tanpa dasar yang sah akan menghasilkan inkonsistensi hukum dan membuka celah penyalahgunaan. Namanya hukum, ya harus dijalani dengan metodologi yang konsisten dan tanggung jawab. Bukan dikutip seenaknya.

    Dalam sejarah hukum, baik klasik maupun modern, tidak ada perbedaan dalam prinsip dasarnya: hukum menuntut konsistensi. Para ulama klasik dengan tegas memegang satu mazhab karena memahami bahwa hukum adalah sistem yang terbangun dari metodologi yang teruji. Mereka tidak bermain-main dengan hukum, karena tahu bahwa ketidakteraturan hanya akan melahirkan kekacauan. Ironisnya, sebagian tokoh agama di era modern justru cenderung mencampuradukkan mazhab seenaknya, mengutip satu pandangan di sini, mengambil celah dari yang lain di sana, tanpa tanggung jawab metodologis. Ini bukan ijtihad, tapi talfiq yang dibungkus pragmatisme. Padahal, baik dalam hukum positif maupun fikih, mencampuradukkan mazhab tanpa dasar bukanlah bentuk keluwesan, melainkan pelemahan terhadap bangunan hukum itu sendiri.

    Di tengah iklim keilmuan yang semakin cair, tetap berpegang pada satu mazhab bukan berarti sempit atau fanatik. Justru di situlah kita belajar adab terhadap ilmu, belajar konsisten terhadap metodologi, dan terhadap para mujtahid—yakni para ulama ahli yang memenuhi syarat ijtihad—yang telah berijtihad dengan keilmuan dan integritas. Menyatukan hukum bukan berarti mencampur, tapi memahami batas dan tanggung jawab.