Berbicara dengan menggunakan otoritas yang lebih tinggi sering dilakukan untuk mendapatkan perhatian dan kepercayaan. Dalam banyak kasus, seseorang berusaha menambah bobot ucapannya dengan menyebut-nyebut nama pihak yang memiliki kekuasaan, agar pendengar merasa wajib mendengarkan.
Ada yang berbicara dengan membawa nama bupati, ada yang menyebut gubernur, dan tidak sedikit yang mengatasnamakan presiden. Padahal, menyebut nama seorang pejabat saja memerlukan dasar dan bukti yang sah. Tanpa izin atau bukti tertulis, tindakan semacam itu dapat dikategorikan sebagai kebohongan publik atau penipuan hukum.
Namun yang paling berbahaya adalah ketika seseorang mengatasnamakan Allah Subhanahu Wata’ala untuk membenarkan ucapannya. Mereka sering berbicara seolah-olah memiliki otoritas ilahi, padahal tidak ada satu pun manusia setelah wafatnya para Rasul dan sahabat yang diberi izin untuk berbicara atas nama Allah.
Lebih parah lagi, ada yang menggunakan nama Allah untuk menilai keikhlasan orang lain, bahkan sampai berkata, “Jika kamu tidak menurut, berarti kamu tidak ikhlash karena Allah.” Pernyataan semacam ini adalah bentuk penipuan yang jelas, karena tidak seorang pun berhak menilai hubungan orang lain dengan Allah. Klaim seperti itu bukan hanya menipu, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat dan menciptakan ketegangan sosial.
Dengan demikian, siapa pun yang berbicara dengan mengatasnamakan otoritas, apalagi otoritas Allah Subhanahu Wata’ala, dan bahkan menuduh orang yang tidak menurut sebagai tidak ikhlash karena Allah, adalah penipu yang berpotensi membahayakan masyarakat. Ia menggunakan nama suci untuk menekan kehendak orang lain, menciptakan ketakutan, dan memecah kesatuan.
Perbuatan semacam ini tidak hanya melanggar moral, tetapi juga dapat diproses secara hukum di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Segala bentuk penyalahgunaan simbol keagamaan, apalagi yang mengarah pada pemaksaan, ancaman, atau penyesatan publik, termasuk dalam kategori pelanggaran pidana yang dapat ditindak tegas.
Otoritas sejati tidak lahir dari klaim atau ucapan, melainkan dari tanggung jawab, kejujuran, dan bukti yang sah. Mengatasnamakan Allah tanpa izin dan dasar yang benar adalah kejahatan moral dan sosial yang harus dihentikan.